Bamsoet Tegaskan Keamanan Nasional Harus Sejalan dengan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Dok: Foto Istimewa JAKARTA, MEDIAGLOBAL.ID – Bambang Soesatyo (Bamsoet), anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, menegaskan bahwa keamanan nasional harus berjalan seiring dengan penegakan hukum yang adil dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wantimpres RI di Jakarta, Rabu (21/10/2026), yang membahas penguatan stabilitas nasional, penyelesaian persoalan Papua, reformasi hukum, pemberantasan korupsi, serta ancaman keamanan siber.
Bamsoet yang juga merupakan Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 itu menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan politik, hukum, dan keamanan melalui langkah strategis yang terukur, terpadu, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, stabilitas nasional tidak hanya bergantung pada penegakan hukum dan pengamanan wilayah, tetapi juga pada pemerataan pembangunan dan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang tepat sasaran dan terkoordinasi. Khusus Papua, pendekatan kemanusiaan, dialog, dan pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama agar masyarakat semakin merasakan kehadiran negara serta memperoleh kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera,” ujar Bamsoet.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan, termasuk penyelesaian persoalan Papua, reformasi hukum, pemberantasan korupsi, ketahanan energi dan pangan, keamanan siber, serta perkembangan geopolitik global yang berdampak terhadap Indonesia. Hadir dalam pertemuan itu Koordinator Bidang Polhukam Wantimpres RI Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, Letjen TNI (Purn.) Ida Bagus Purwalaksana, Anwar Usman, Margarito Kamis, Rocky Gerung, dan Mohammad Hatta.
Terkait pembangunan Papua, Bamsoet menjelaskan bahwa pemerintah telah membangun fondasi percepatan pembangunan melalui kebijakan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, dan penguatan pelayanan publik. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021, alokasi dana otonomi khusus ditingkatkan menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional.
Meski demikian, tantangan geografis, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta ketimpangan pembangunan masih membutuhkan penanganan berkelanjutan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Papua Pegunungan pada September 2025 mencapai 27,21 persen.
Karena itu, Bamsoet menekankan pentingnya meningkatkan efektivitas penggunaan dana otonomi khusus Papua melalui pengawasan berbasis hasil, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, serta pembangunan infrastruktur dasar hingga wilayah terpencil.
“Dana otonomi khusus harus semakin efektif untuk memperbaiki sekolah, memperluas layanan kesehatan, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan ekonomi lokal. Dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat Papua juga perlu diperluas. Dengan begitu, keamanan, kepercayaan masyarakat, dan kesejahteraan dapat tumbuh bersama,” jelasnya.
Selain mendorong pemerataan pembangunan, Bamsoet menilai perlindungan masyarakat sipil dan penegakan hukum yang profesional menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan nasional. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat perlu memperkuat koordinasi untuk mencegah kekerasan, melindungi warga terdampak konflik, serta mempercepat pemulihan pelayanan publik di Papua.
Bamsoet juga menyoroti pentingnya reformasi hukum dan pemberantasan korupsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, keberhasilan kebijakan nasional harus dapat diukur melalui perubahan nyata, seperti pelayanan publik yang lebih baik, kepastian hukum, dan pemerataan manfaat pembangunan.
“Stabilitas politik dan keamanan akan semakin kuat ketika masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Kita perlu memastikan setiap kebijakan menghasilkan perubahan nyata, mulai dari pelayanan yang lebih cepat, kepastian hukum, hingga meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada negara,” tegasnya.
Di bidang keamanan siber, Bamsoet mendorong pemerintah memperkuat perlindungan terhadap sistem elektronik vital dan infrastruktur strategis nasional. Data yang dicantumkan dalam keterangannya menyebutkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sekitar 5,16 miliar anomali lalu lintas internet sepanjang 2025.
Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan standar keamanan sistem elektronik, melaksanakan audit berkala, dan memperkuat koordinasi antara BSSN, Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI, serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Penguatan sistem deteksi dini dan respons cepat dinilai penting untuk mencegah gangguan terhadap pelayanan publik dan aktivitas ekonomi.
Sementara itu, dalam sektor ketahanan energi dan pangan, Bamsoet menekankan pentingnya pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), penguatan cadangan pangan, dan pemantauan pasokan hingga tingkat daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi.
“Keamanan siber, ketersediaan energi, stabilitas pangan, dan perlindungan infrastruktur strategis harus dikelola secara terpadu. Dengan pembagian tugas yang jelas dan dukungan teknologi, pemerintah dapat mencegah gangguan sejak awal serta menjaga pelayanan publik dan kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik,” pungkas Bamsoet.
Melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, reformasi hukum, dan pemerataan pembangunan, Bamsoet berharap stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional dapat berjalan beriringan dengan keadilan serta peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pos terkait
Nasional
Tidak ada komentar