BALI, MEDIAGLOBAL.ID – Ribuan anggota Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Provinsi Bali resmi dikukuhkan dalam Apel Akbar yang berlangsung di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Sabtu (19/9/2026).
Pengukuhan pengurus DPD dan DPC kedua organisasi tersebut dilakukan langsung oleh Jaksa Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP ABPEDNAS, ST Burhanuddin. Kegiatan turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Manggala Utama Pacalang Bali, serta sekitar 1.000 pacalang dari berbagai wilayah di Bali.
Dalam sambutannya, ST Burhanuddin menegaskan bahwa pengukuhan ASLINMAS dan ABPEDNAS bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
“Pengukuhan pada hari ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan keikhlasan. Desa adalah akar pondasi dan struktur nasional bangsa Indonesia. Di sanalah nilai-nilai luhur gotong royong, suasana kekeluargaan, dan kearifan lokal tetap hidup dan terjaga,” tegas Burhanuddin.
Menurutnya, keberadaan Satlinmas memiliki peran penting dalam menjaga ketenteraman masyarakat, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta membantu mengantisipasi berbagai potensi kerawanan sosial di lingkungan masyarakat.
Sementara ABPEDNAS menjadi wadah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus mitra pemerintah desa dalam mengawal aspirasi masyarakat. Peran tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang mampu mendorong kemajuan, kemandirian dan daya saing desa.
Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS Indonesia, Prof. Dr. Reda Manthovani, menjelaskan bahwa pembentukan asosiasi tersebut diarahkan untuk menyatukan langkah serta memperkuat koordinasi organisasi dari tingkat daerah hingga nasional.
Menurut Reda, penguatan organisasi juga diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat desa untuk memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah.
“Dengan berkumpulnya dan terbentuknya asosiasi ini, program-program pemerintah yang ada di pusat bisa kita tarik ke bawah, ke desa-desa. Mulai dari program budidaya ikan tematik Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemberdayaan melalui CSR, hingga akses beasiswa,” ujar Reda.
Selain memperkuat koordinasi, keberadaan ASLINMAS juga diarahkan untuk memperjuangkan kesetaraan fasilitas dan kebijakan bagi anggota Satlinmas di berbagai daerah.
Sementara bagi ABPEDNAS, penguatan kapasitas anggota BPD dinilai penting agar fungsi penyerapan dan pengawalan aspirasi masyarakat desa dapat berjalan secara optimal. Sinergi antara BPD, pemerintah desa dan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.
Pengukuhan pengurus ASLINMAS dan ABPEDNAS se-Bali tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Dengan terbentuknya kepengurusan di tingkat daerah hingga cabang, kedua organisasi tersebut diharapkan dapat menjalankan fungsi masing-masing sekaligus membangun koordinasi dalam mendukung ketenteraman masyarakat, penguatan tata kelola desa, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat.
ASLINMAS merupakan wadah berhimpun yang berfokus pada penguatan kapasitas dan perlindungan masyarakat di tingkat desa. Sementara ABPEDNAS menjadi wadah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam memperkuat kapasitas, tata kelola dan fungsi pengawasan di tingkat desa.
Pengukuhan di Bali menjadi bagian dari upaya memperkuat peran kedua organisasi tersebut agar keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan desa yang mandiri, aman dan berkelanjutan.
