Militan Gibran 08 Nusantara Jadi Mitra Kritis Pemerintah, Dorong Percepatan UU Perampasan Aset
JAKARTA, MEDIAGLOBAL.ID – Dukungan terhadap pemerintah tidak harus berarti diam. Prinsip itu ditegaskan DPP Militan Gibran 08 Nusantara yang menyatakan siap menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus memastikan program yang berpihak kepada rakyat benar-benar memberikan manfaat di lapangan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Militan Gibran 08 Nusantara, Abd Aziz S., S.ST., saat diwawancarai Selasa malam (1/9/2026) di Jakarta. Ia mengatakan dukungan kepada pemerintah harus dibarengi pengawasan, keberanian memberikan kritik, serta menawarkan solusi ketika ditemukan persoalan dalam pelaksanaan kebijakan.
“Dukung yang baik, kawal pelaksanaannya, koreksi yang kurang, dan perbaiki bersama untuk Indonesia yang lebih sejahtera,” tegas Abd Aziz.
Menurut Abd Aziz, salah satu agenda yang menjadi perhatian organisasinya adalah percepatan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya negara dalam menyelamatkan dan mengembalikan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana.
Namun, ia menekankan bahwa proses pembentukan maupun penerapan regulasi tersebut tetap harus berjalan dengan menjunjung asas keadilan, kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
“Kami mendukung percepatan UU Perampasan Aset karena negara membutuhkan instrumen hukum yang kuat untuk menyelamatkan aset hasil tindak pidana. Tetapi penerapannya harus tetap menjamin keadilan, kepastian hukum, dan tidak boleh mengabaikan hak masyarakat,” ujarnya.
Selain mendukung penguatan regulasi tersebut, Militan Gibran 08 Nusantara juga menyatakan dukungan terhadap pemberantasan korupsi dan penyelamatan aset negara. Aset yang terbukti berasal dari tindak pidana, menurut Abd Aziz, harus dikembalikan kepada negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, organisasi tersebut menyatakan siap mengawal sejumlah program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai harus dilaksanakan secara tepat sasaran, berkualitas, aman, transparan, dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“MBG harus dikawal agar manfaatnya benar-benar sampai kepada anak-anak dan masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai program yang baik justru terkendala dalam pelaksanaannya,” kata Abd Aziz.
Dukungan serupa diberikan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut dinilai memiliki potensi memperkuat ekonomi lokal apabila dikelola secara profesional, transparan, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat desa dan kelurahan.
“Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih harus menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, bukan sekadar nama program. Harus mampu membuka peluang usaha, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Militan Gibran 08 Nusantara juga memberikan dukungan terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan ekonomi, pemberdayaan nelayan, serta penguatan potensi wilayah.
Abd Aziz menegaskan seluruh program pemerintah harus dikawal sejak tahap pelaksanaan hingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari dampak nyata yang diterima masyarakat.
“Ukuran keberhasilan program pemerintah adalah manfaat yang dirasakan rakyat. Karena itu, kami siap ikut mengawal sampai tingkat masyarakat dan menyampaikan apabila ada persoalan yang harus diperbaiki,” tuturnya.
Ia menegaskan, sikap kritis yang diambil organisasinya bukan dimaksudkan untuk menghambat pemerintah, melainkan menjadi bagian dari kontrol sosial agar kebijakan yang telah dirancang dapat berjalan sesuai tujuan.
“Mendukung pemerintah bukan berarti harus diam terhadap kekurangan. Kami akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, tetapi jika ada persoalan, kami akan menyampaikan kritik, masukan, dan solusi secara objektif dan konstruktif,” katanya.
Dengan sikap tersebut, Militan Gibran 08 Nusantara menempatkan diri sebagai mitra pemerintah sekaligus bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya program pembangunan. Organisasi tersebut menyatakan akan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi dan melihat langsung berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan.
Abd Aziz menegaskan, pihaknya ingin memastikan dukungan politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki konsekuensi nyata berupa pengawalan program yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kami ingin menjadi bagian dari solusi. Dukung pemerintah ketika kebijakannya benar, kawal ketika dijalankan, koreksi ketika ada kekurangan, dan bersama-sama memperbaikinya. Tujuan akhirnya tetap satu, yaitu kesejahteraan rakyat,” tegas Abd Aziz.
Militan Gibran 08 Nusantara mengusung semangat “Kawal Program Rakyat, Dukung Pemerintah, Tegakkan Keadilan, Wujudkan Kesejahteraan.”
Pos terkait
Nasional
Tidak ada komentar