Delapan puluh satu tahun perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia bukan sekadar catatan usia sebuah institusi penegak hukum. Lebih dari itu, 81 tahun adalah perjalanan panjang menjaga hukum tetap berdiri kokoh di tengah perubahan zaman, pergantian rezim politik, serta ekspektasi publik yang semakin tinggi.
Dalam perjalanan panjang tersebut, Kejaksaan tentu tidak selalu berada dalam situasi yang mudah. Ada keberhasilan yang mendapat apresiasi, tetapi ada pula kritik, kontroversi, hingga persoalan internal yang menjadi ujian bagi kepercayaan publik.
Kepercayaan memang tidak mudah dibangun, terlebih bagi institusi penegak hukum yang kewenangannya bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, ungkapan “badai pasti berlalu” seharusnya tidak dimaknai bahwa persoalan akan hilang dengan sendirinya.
Sebaliknya, badai adalah momentum untuk memperbaiki layar, memperkuat kapal, dan memastikan arah perjalanan tetap berada di jalur yang benar.
Momentum 81 tahun Kejaksaan semestinya menjadi ruang refleksi. Bukan untuk menutupi persoalan, melainkan untuk berani melihat berbagai kekurangan sekaligus memperkuat apa yang sudah berjalan baik.
Kekuatan sebuah institusi bukan terletak pada kemampuannya menghindari kritik, tetapi pada keberaniannya menjawab kritik dengan kinerja, integritas, transparansi, dan keadilan.
Badai Ujian Kepercayaan
Ketika Kejaksaan berada dalam ujian kepercayaan akibat munculnya berbagai persepsi negatif maupun informasi yang belum tentu dapat diverifikasi, di situlah tantangan sebenarnya berada.
Di satu sisi, publik melihat semakin banyak perkara besar yang ditangani secara terbuka dan tegas. Pemberantasan korupsi, pengembalian kerugian negara, penanganan perkara ekonomi strategis, hingga penindakan terhadap kejahatan berdampak luas semestinya menjadi bagian dari prestasi penegakan hukum.
Namun, pada saat yang sama, banyaknya perkara besar yang ditangani terkadang justru melahirkan persepsi berbeda. Keberhasilan penegakan hukum dapat dipandang sebagai gambaran bahwa kejahatan semakin marak.
Inilah paradoks yang dihadapi lembaga penegak hukum. Semakin besar kewenangan dan keberanian melakukan penindakan, semakin tinggi pula sorotan publik.
Karena itu, persoalan Kejaksaan bukan semata-mata tentang seberapa banyak perkara yang berhasil ditangani atau berapa besar aset negara yang berhasil diselamatkan. Lebih jauh, masyarakat ingin memastikan bahwa setiap proses hukum berlangsung adil, transparan, profesional, proporsional, dan akuntabel.
Dalam era keterbukaan informasi, publik juga semakin kritis terhadap konsistensi dan kesetaraan di hadapan hukum. Setiap kontroversi yang melibatkan aparat penegak hukum berpotensi menggerus kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan.
Maka, Kejaksaan tidak cukup hanya membangun citra keberhasilan melalui penindakan. Pembenahan internal juga harus berjalan seiring dengan penegakan hukum eksternal.
Jika ada pelanggaran etik, disiplin, maupun penyimpangan kewenangan, maka harus ditangani secara tegas dan transparan. Institusi yang berani membersihkan dirinya sendiri justru akan memiliki legitimasi yang lebih kuat.
Harapan Baru di Usia 81 Tahun
Ungkapan “badai pasti berlalu” dalam konteks ini bukan berarti persoalan akan selesai tanpa perjuangan. Badai hanya akan berlalu jika ada keberanian untuk memperbaiki layar, memperkuat kapal, dan menentukan arah.
Bagi Kejaksaan, momentum 81 tahun harus menjadi titik tolak untuk memperkuat fondasi institusi melalui integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
Setiap insan Adhyaksa perlu memahami bahwa kewenangan penegakan hukum merupakan amanah, bukan privilese. Semakin besar kewenangan, semakin besar pula tanggung jawab dan kebutuhan terhadap pengawasan.
Mekanisme pengawasan internal harus terus diperkuat. Pelanggaran etik dan disiplin harus ditindak secara konsisten tanpa pandang bulu. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat bahwa institusi penegak hukum tidak hanya mampu menindak pihak lain, tetapi juga mampu menegakkan standar hukum dan etik terhadap dirinya sendiri.
Di sisi lain, penegakan hukum perlu terus diarahkan pada pendekatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara. Pemberantasan korupsi harus tetap konsekuen, tetapi orientasinya tidak berhenti pada penghukuman pelaku.
Pengembalian aset negara, perlindungan kepentingan publik, keberlanjutan pembangunan, serta pemulihan kerugian negara juga harus menjadi bagian penting dari keberhasilan penegakan hukum.
Hukum pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang dihukum, tetapi juga tentang bagaimana keadilan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Kejaksaan juga perlu terus membangun komunikasi publik yang sehat, terbuka, dan mudah dipahami. Penjelasan mengenai proses hukum dengan bahasa yang sederhana dapat membantu masyarakat memahami duduk perkara sekaligus mengurangi ruang bagi spekulasi dan kesalahpahaman.
Keterbukaan juga harus disertai kesiapan menerima kritik. Sebab, kritik yang disampaikan secara konstruktif dapat menjadi instrumen penting untuk memperbaiki institusi.
Bagaimanapun, kepercayaan publik tidak lahir dari slogan. Kepercayaan tumbuh dari pengalaman nyata masyarakat ketika berhadapan dengan hukum.
Karena itu, harapan di usia 81 tahun sederhana namun penting: Kejaksaan harus semakin berani menegakkan hukum, semakin kuat menjaga integritas, dan semakin terbuka terhadap kritik.
Dengan demikian, perjalanan panjang Kejaksaan tidak hanya ditandai oleh bertambahnya usia institusi, tetapi juga oleh semakin matangnya tata kelola, semakin kuatnya integritas, semakin tingginya kepercayaan publik, serta semakin besarnya manfaat penegakan hukum bagi masyarakat dan negara.
Badai mungkin datang silih berganti. Namun, institusi yang terus berbenah akan selalu memiliki kekuatan untuk melewatinya.
Oleh: Yakub F. Ismail
