KARAWANG, MEDIAGLOBAL.ID – Kondisi sawah yang mengalami kekeringan selama sekitar tiga bulan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendapat perhatian serius Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Saat meninjau langsung kondisi jaringan irigasi dan lahan pertanian di wilayah tersebut, Sabtu (26/9/2026), Dody menemukan persoalan pada jaringan irigasi yang berdampak terhadap pasokan air ke areal persawahan.
Temuan di lapangan tersebut membuat Menteri PU menginstruksikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw untuk mengevaluasi jajaran pengelola Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Dody juga meminta agar Kepala BBWS Citarum Abdul Ghoni Majdi beserta pejabat pembuat komitmen (PPK) dan satuan kerja (Satker) terkait dicopot.
Sikap tegas tersebut disampaikan setelah Dody melihat langsung kondisi saluran irigasi yang mengalami penyumbatan dan tidak berfungsi optimal. Kondisi itu menyebabkan distribusi air ke sejumlah areal persawahan terganggu, bahkan membuat sebagian petani harus mengeluarkan biaya sendiri agar lahan mereka tetap mendapatkan pasokan air.
Dalam inspeksi lapangan, Dody mendapati sejumlah saluran irigasi tertutup tanah akibat pendangkalan dan minimnya pemeliharaan. Hambatan tersebut membuat aliran air menuju persawahan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Di sejumlah titik yang masih memperoleh pasokan air secara terbatas, petani terpaksa membeli mesin pompa dan selang menggunakan biaya pribadi untuk mengalirkan air ke sawah mereka.
“Petani yang sawahnya masih on itu keadaannya harus beli pompa dan selang sendiri. Kita tidak boleh begitu. Sebagai negara, kita wajib ada di depan petani,” tegas Dody saat memberikan arahan kepada Dirjen SDA melalui sambungan telepon seluler di lokasi peninjauan.
Dody juga mempertanyakan respons jajaran pengelola irigasi setempat dalam menghadapi kondisi tersebut. Ia menilai persoalan penyumbatan saluran seharusnya dapat segera ditangani sebelum berdampak lebih luas terhadap lahan pertanian dan para petani.
“Tidak ada effort sama sekali. Mau jadi apa kalau dibiarkan? Ini bukan cuma soal sawah kering, tapi soal kehadiran negara untuk petani,” cetusnya.
Menurut Dody, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Ketersediaan air bagi lahan pertanian berkaitan langsung dengan keberlangsungan produksi pangan, terlebih pemerintah tengah mengejar target swasembada pangan.
Karena itu, ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran yang bertanggung jawab atas pengelolaan jaringan irigasi di wilayah BBWS Citarum, mulai dari PPK, Kasatker hingga kepala balai.
“Ini sudah pasti incompetent, tidak punya sense bahwa kita sedang mengejar swasembada pangan. Kalau tidak sayang lagi sama pejabatnya, ganti semua sampai ke jurunya,” ujar Dody.
Menteri PU juga mengingatkan jajaran di bawahnya agar tidak hanya menyampaikan laporan administratif yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial membuat persoalan yang dialami masyarakat dapat diketahui secara luas.
“Jangan kasih saya laporan yang bersifat Pemberi Harapan Hampa (PHP). Kita ini pembantu umum, tidak biasa PHP-PHP. Sekarang zaman medsos, masalah di lapangan langsung terlihat terang-benderang,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut temuan tersebut, Kementerian PU segera menerjunkan tim teknis untuk melakukan penanganan terhadap saluran irigasi yang mengalami pendangkalan dan penyumbatan. Perbaikan dilakukan untuk mempercepat pemulihan aliran air menuju lahan pertanian.
Selain perbaikan jaringan, evaluasi terhadap struktur kepemimpinan dan manajerial di lingkungan BBWS Citarum juga menjadi bagian dari tindak lanjut pemerintah.
Kondisi ini menjadi perhatian karena bagi petani, terganggunya pasokan air bukan hanya berdampak terhadap kondisi tanaman, tetapi juga dapat meningkatkan biaya produksi. Ketika jaringan irigasi tidak mampu mengalirkan air secara optimal, petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli pompa, selang, hingga bahan bakar.
Pemerintah pun didorong memastikan jaringan irigasi dapat berfungsi secara optimal sehingga petani tidak harus menanggung sendiri persoalan yang berkaitan dengan layanan pengairan pertanian.
