JAKARTA, MEDIAGLOBAL.ID – Ekonom dan pengamat politik Indonesia, Ichsanuddin Noorsy, menilai pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi global semata, tetapi juga akibat ketergantungan sistemik Indonesia terhadap kebijakan ekonomi Barat dan dominasi dolar Amerika Serikat.
Pandangan tersebut disampaikan Ichsanuddin dalam tulisannya berjudul “Realitas Pahit Kolonisasi Mental: Lima Penyebab Jatuhnya Rupiah” yang mengulas akar persoalan pelemahan rupiah dari sisi struktural, fundamental hingga fungsional ekonomi nasional.
Menurutnya, sejak Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange rate) pada 14 Agustus 1997, rupiah semakin rentan terhadap tekanan pasar global dan spekulasi internasional.
Ia mengingatkan bahwa krisis moneter 1997/1998 menjadi titik awal lemahnya ketahanan ekonomi nasional akibat tingginya utang luar negeri swasta, lemahnya pengawasan perbankan, serta dominasi transaksi berbasis dolar AS.
“Rupiah yang seharusnya menjadi alat tukar ekonomi riil justru berubah menjadi komoditas spekulasi yang nasibnya ditentukan pasar global,” tulis Ichsanuddin.
Dalam analisisnya, ia menyebut terdapat lima faktor utama yang menyebabkan rupiah terus berada dalam tekanan. Pertama, Indonesia dinilai terlalu patuh terhadap sistem ekonomi Barat yang merujuk pada Konsensus Washington. Kedua, kebijakan ekonomi nasional dianggap masih tunduk pada arahan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
Ketiga, Indonesia disebut terlalu bergantung pada standar dan penilaian lembaga pemeringkat asing seperti Moody’s, Standard & Poor’s, dan Fitch. Keempat, pola akuntabilitas pembangunan dinilai lebih menitikberatkan pada angka pertumbuhan makro dibandingkan kemandirian ekonomi nasional.
Sedangkan faktor kelima adalah ukuran reputasi pemegang otoritas ekonomi yang dinilai lebih berorientasi pada kepentingan investor asing dan sentimen pasar global dibanding perlindungan terhadap ekonomi rakyat.
Ichsanuddin menilai kondisi tersebut membuat otoritas fiskal dan moneter Indonesia memiliki ruang kebijakan yang terbatas karena harus menyesuaikan diri dengan sistem ekonomi global yang didominasi negara-negara besar.
Ia juga menyoroti kebijakan suku bunga domestik yang kerap mengikuti langkah bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve. Menurutnya, langkah tersebut memang bertujuan menjaga stabilitas moneter, namun di sisi lain berpotensi menekan sektor riil di dalam negeri.
“Ketika dolar AS menguat, respons otomatis otoritas Indonesia adalah menaikkan suku bunga mengikuti The Fed. Ini membuat sektor riil semakin terbebani,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai berbagai kebijakan deregulasi dan liberalisasi ekonomi selama beberapa dekade terakhir semakin memperkuat ketergantungan Indonesia terhadap modal asing dan sistem keuangan global.
Padahal, menurut Ichsanuddin, Indonesia memiliki potensi besar melalui sumber daya alam dan pasar domestik yang kuat. Namun potensi tersebut dinilai belum mampu dimanfaatkan optimal untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Ia juga menyinggung langkah hilirisasi, penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional (local currency settlement), hingga keterlibatan Indonesia dalam BRICS yang dinilai belum cukup kuat melepaskan ketergantungan terhadap dominasi dolar AS.
Dalam tulisannya, Ichsanuddin menggambarkan kondisi tersebut sebagai bentuk “kolonisasi mental ekonomi”, yakni ketika kebijakan nasional lebih diarahkan untuk menjaga kepentingan pasar global dibanding memperkuat fondasi ekonomi rakyat.
Menurutnya, intervensi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah saat ini masih bersifat sementara atau paliatif karena belum menyentuh akar persoalan struktural.
“Selama Indonesia masih berada di posisi sebagai penerima aturan (rule taker) dan bukan pembuat aturan (rule maker) dalam sistem ekonomi global, tekanan terhadap rupiah akan terus berulang,” tulisnya.
Ia menegaskan bahwa jalan keluar tetap ada, namun membutuhkan keberanian kepemimpinan nasional dan perubahan sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada kemandirian bangsa.
“Tanpa perubahan mendasar, rakyat Indonesia hanya akan terus bermimpi terbebas dari kolonisasi ekonomi yang dibungkus atas nama kemajuan,” pungkasnya.
(Mg)
